IPNU adalah Badan Otonom yang bergerak sebagai garda terdepan kaderisasi Nahdlatul Ulama di tingkat pelajar dan santri. Terdapat beberapa aspek yang melatar belakangi berdirinya organisasi IPNU antara lain: Pertama, Aspek Ideologis, yang menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan berhaluan Ahlussunnah wal jama’ah sehingga perlu dipersiapkan kader-kader penerus perjuangan NU dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Kedua, aspek paedagogis, yaitu adanya keinginan untuk menjembatani kesenjangan antara pelajar dan santri serta mahasiswa pada pendidikan umum dan pendidikan pondok pesantren, sekaligus memberdayakan potensi mereka untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, utamanya bagi generasi pelajar NU. Ketiga, aspek sosiologis, yaitu adanya persamaan tujuan, kesadaran dan keikhlasan akan pentingnya suatu wadah pembinaan bagi generasi penerus para ulama dan penerus perjuangan bangsa.

Dalam sejarahnya, IPNU mengalami dinamika organisatoris yang penuh tantangan, sesuai dengan konteks sosial yang melingkupinya. Pada posisi ini, IPNU mengalami tahapan sejarah yang dapat dikelompokkan menjadi tiga periode: 1) periode Perintisan; 2) Periode Pendirian; 3) Periode Pertumbuhan dan Perkembangan.

 

Periode Perintisan

Kelahiran IPNU bermula dari adanya jam’iyah yang bersifat lokal atau kedaerahan yang berupa kumpulan pelajar, sekolah dan pesantren, yang semula dikelola oleh para Ulama. Di Surabaya didirikan Tsamrotul Mustafidin (1936). Selanjutnya Persatuan Santri Nahdlatul Oelama atau PERSANO (1939). Di Malang (1941) lahir Persatuan Murid Nahdlatul Oelama (PAMNU). Dan pada saat itu banyak para pelajar yang ikut pergerakan melawan penjajah. Pada tahun 1945 terbentuk Ikatan Murid Nahdlatul Oelama (IMNO).

Di Madura (1945) berdiri Ijtimauth Tolabiah dan Syubbanul Muslim, kesemuanya itu juga ikut berjuang melawan penjajah dengan gigih. Di Semarang (1950) berdiri Ikatan Mubaligh Nahdlatul Oelama dengan anggota yang masih remaja. Sedangkan 1953 di Kediri berdiri Persatuan Pelajar Nahdlatul Oelama ((PERPENO). Pada tahun yang sama di Bangil berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Oelama (IPENO). Pada tahun 1954 di Medan berdiri Ikatan Pelajar Nahdlatul Oelama (IPNO). Dari sekian banyak nama yang mendekati adalah IPNO yang lahir di Medan pada tahun 1954.

 

Periode Pendirian

Gagasan untuk menyatukan langkah dan nama perkumpulan diusulkan dalam Konferensi Besar (Kombes) LP Ma’arif pada 20 Jumadil Tsani 1373 H bertepatan 24 Februari 1954 M di Semarang. Usulan ini dipelopori oleh pelajar Yogyakarta, Solo dan Semarang yang terdiri Sofyan Cholil (mahasiswa UGM), H. Mustofa (Solo), Abdul Ghoni dan Farida Achmad (Semarang), Maskup dan M. Tolchah Mansyur (Malang).

Dengan suara bulat dan mufakat dilahirkanlah organisasi yang bernama Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dengan ketua pertama, M. Tolchah Mansyur. Pada tanggal 30 April – 1 mei 1954 IPNU menggelar konferensi segilima di solo yang dihadiri oleh perwakilan dari Jogjakarta, Semarang, Solo, Jombang dan Kediri. Konferensi ini berhasil merumuskan asas organisasi, yaitu Ahlussunnah Wal Jamaah, dan tujuan organisasi, yaitu 47 mengemban risalah islamiyah, mendorong kualitas pendidikan dan mengkonsolidir pelajar.

Konferensi ini juga menetapkan M. Tolhah Mansur sebagai ketua Umum IPNU pertama. Dalam konferensi ini ditetapkan PD/PRT dan berusaha untuk mendapatkan legitimasi/pengakuan secara formal dari NU. Usaha untuk mencari legitimasi ini diwujudkan dengan mengirimkan delegasi pada Muktamar NU ke X di Surabaya pada 8-14 September 1954. Delegasi dipimpin oleh M. Tolchah Mansyur, dengan beranggotakan 5 orang yaitu Sofyan Cholil, M Najib Abdul Wahab, Abdul Ghoni dan Farida Achmad. Dengan perjuangan yang gigih akhirnya IPNU mendapatkan pengakuan dengan syarat hanya beranggotakan laki-laki saja.

 

Periode Pertumbuhan dan Perkembangan

Di fase pertumbuhan dan perkembangan organisasi ini, terjadi berbagai perubahan arah dan orientasi perjuangan, serta nomenkaltur IPNU yang dilatarbelakangi oleh realitas sosial-politikkeagamaan di dalam rentang masa tertentu. Setidaknya terjadi tiga arus besar fase perubahan IPNU, yaitu:1) fase khittah 1954; 2) fase transisi; 3) fase kembali ke khittah.

Kongres sebagai forum tertinggi organisasi tingkat nasional, layak dijadikan landasan historis dalam menjelaskan ketiga fase tersebut, mengingat kongres menjadi momentum bersejarah yang didalamnya terdapat agenda penting organisasi, baik terkait dengan penataaan landasan nilai dan ideologi, penataan kelembagaan dan kebijakan program, regenerasi struktur kepemimpinan, hingga respons terhadap realitas eksternal.

1. Fase Khittah 1954

Fase Khittah adalah fase dimana visi, orientasi perjuangan dan bidang garap (target groups) IPNU berbasis pelajar (siswa, mahasiswa dan santri). Karena semenjak awal berdiri, pada tahun 1954, IPNU telah menegaskan diri sebagai ujung tombak (garda terdepan) kaderisasi NU di tingkat pelajar dan santri. Di fase khittah ini, IPNU menghadapi situasi politik Orde Lama yang fluktuatif, sekaligus mengalami peralihan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru. Meski demikian, fokus, garapan dan orientasi IPNU terhadap pelajar dan santri tak bergeser sama sekali.

Pada tanggal 28 Februari – 5 maret 1955, IPNU menggelar Muktamar I di Malang, Jawa Timur, yang diikuti oleh 30 cabang dan beberapa utusan pondok pesantren. Muktamar ini tercipta sejarah baru, yaitu dengan lahirnya Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU), tepatnya pada 2 maret 1955. Proses perjalanan organisasi masih memfokuskan diri pada penataan dan pengembangan organisasi, sekaligus bersinergi dengan IPPNU.

Selanjutnya pada 1-5 Januari 1957, IPNU menggelar muktamar II di Pekalongan, Jawa Tengah. Hasil yang dicapai dalam muktamar ini adalah konsolidasi organisasi, pengembangan cabang-cabang di luar jawa dan pondok pesantren. Amanat Muktamar II ini dilaksanakan secara massif, sehingga pada periode ini, IPNU mulai tersebar ke seluruh Indonesia.

Muktamar III IPNU digelar di Cirebon, Jawa Barat, pada 27 Desember 1958 – 2 januari 1959. Selain membahas soal krisis politik dan ekonomi nasional, pengembangan cabang 48 masih menjadi prioritas bahasan. Dalam Muktamar ini muncul gagasan pembentukan departemen perguruan sebagai embrio lahirnya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Gagasan Pendirian PMII ditindaklanjuti pada Muktamar IPNU IV di Jogjakarta, tanggal 11- 14 Ferbuari 1961. Muktamar ini menghasilkan 9 (sembilan) program kerja dan rekomendasi pemantapan pendirian PMII.Selain itu pula, terjadi penggantian nomenklatur (istilah) “Muktamar” menjadi “Kongres”, sekaligus finalisasi lambang organisasi.

Kongres V dilaksanakan di Purwokerto, Jawa Tengah, pada juli 1963. Dalam kongres ini diputuskan peneguhan identitas NU dalam IPNU untuk selamanya. Hal ini dilakukan karena muncul gagasan kontroversial menghilangkan kata NU dalam akronim IPNU. Selama periode kepengurusan hasil kongres V ini, IPNU menghadapi situasi sosial-politik yang panas, dimana pada waktu itu terjadi banyak gejolak nasional, diantaranya: momentum trikora sebagai implikasi ketegangan politik antara Indonesia belanda yang mengakibatkan terganggunya stabilitas keamanan nasional. Pada masa ini pula muncul pemberontakan oleh PKI yang dikenal dengan G 30 S/PKI.

Oleh karena itu, momentum Kongres VI yang dilaksanakan di Surabaya, Jawa Timur, pada tanggal 20 – 24 Agustus 1966, sangat terpengaruh oleh situasi politik dalam negeri yang tidak menentu. Kondisi tersebut mendorong IPNU membentuk organisasi kepanduan yang sekaligus menjadi sayap militernya, yaitu Corp Brigade Pembangunan (CBP). Melalui Kongres ini pula dirumuskan penguatan organ dengan sebutan gerakan penguatan ranting, perencanaan pelatihan, pembinaan kader, dan sosialisasi Aswaja. Disamping itu, Kongres juga memutuskan memindahkan kantor pusat IPNU dari Jogjakarta ke Ibukota Negara, Jakarta.

Yang perlu menjadi catatan adalah bahwa dari Kongres ke I sampai ke VI, status IPNU masih menjadi anak asuh LP Ma’arif. Dan ketika Kongres ke VI di Surabaya pada 20 Agustus 1966, IPNU-IPPNU meminta hak Otonomi sendiri dengan tujuan agar dapat mengatur Rumah Tangganya sendiri dan dapat memusatkan organisasi ini ke Ibu Kota Negara. Pengakuan otonomi diberikan pada muktamar NU di Bandung tahun 1967, yang dicantumkan dalam AD/ART NU Pasal 10 Ayat 1 dan ayat 9. Pada Muktamar NU di Semarang tahun 1979 status IPNU terdapat pada pasal 2 Anggaran Dasar NU.

Pada Kongres VII dilaksanakan di Semarang, Jawa Tengah, pada 20 – 25 agustus 1970, situasi nasional mengalami perubahan rezim, dari Orde Lama ke Orde Baru (Orba). Selain berbagai keputusan internal, kongres juga memberikan respon politik terhadap Orba yang menunjukkan watak otoritarian- birokratik, mengkritisi militerisme, dan mendesak penaikan anggaran pendidikan 25% dalam APBN.

Kongres VIII dilaksanakan pada 26 -30 des 1976 di Wisma Ciliwung di Jakarta. Dibandingkan dengan momentum kongres sebelumnya, pelaksanaan kongres di jakarta ini merupakan yang terlama sebagai implikasi dari upaya penjinakan yang dilakukan oleh rezim Orba. Selain penyempurnaan PD/PRT dan perumusan Prgram kerja, juga dibangun aliansi strategis antar pelajar.

Selanjutnya, pada Kongres IX dilaksanakan di Cirebon, Jawa Barat, pada 20-25 juni 1981 menghasilkan keputusan penting menyangkut: pola program organisasi, penguatan pelatihan, pengesahan pedoman pengkaderan dan lain-lain.

Pada fase Khittah, utamanya di masa awal berkuasanya rezim Orde Baru, infilitrasi politik dan penundukan terhadap organisasi non pemerintah, termasuk di dalamnya NU dan IPNU sebagai banomnya, telah berpengaruh besar terhadap orientasi perjuangan dan penataan organisasi. Diantaranya pemberlakuan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua organisasi, dan terutama bagi organisasi pelajar seperti IPNU, menunggalkan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) sebagai satu-satunya organisasi pelajar. Pada posisi inilah, IPNU dipaksa untuk bergeser dari khittahnya, sebagai organisasi pelajar.

2. Fase Transisi

Fase transisi dimaksudkan sebagai identifikasi historis dinamika IPNU yang mengalami pergeseran orientasi dan peralihan target group organisasi dari “pelajar” ke “putra”. Pergeseran orientasi dan peralihan lahan garap ini terjadi pada momentum Kongres ke X. Penyelenggaraan Kongres X di pondok Pesantren Mambaul Ma’arif Denanyar, Jombang, Jawa Timur, pada 29 – 31 januari 1988 mencatat sejarah penting, yaitu mengubah akronim “pelajar” menjadi “putra” untuk menyesuaikan diri dengan UU No. 8 tahun 1985 tentang Keormasan. Kebijakan ini dikenal dengan “depolitisasi pelajar”. Pada masa inilah Pemerintah melarang keberadaan organisasi pelajar, kecuali OSIS.

Dari tekanan represif pemerintah itu, pada Kongres X ini, kepanjangan IPNU yang awalnya “Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama” menjadi “Ikatan Putra Nahdlatul Ulama”. Ini semata-mata adalah ikhtiar agar IPNU tetap survive dalam menghadapi dampak represif rezim otoriter. Dengan perubahan nama tersebut, maka perubahan dalam berbagai sektor pun tidak dapat dielakkan. Pembinaan IPNU tidak lagi hanya terbatas pada warga NU yang berstatus pelajar, melainkan mencakup semua putra NU, baik yang mengenyam pendidikan maupun yang tidak.

Kongres XI di Lasem, Rembang, Jawa Tengah, pada tanggal 23 – 27 Desember 1992 dengan menghasilkan langkah strategis IPNU untuk memberdayakan pelajar dan remaja pada umumnya. Di tingkat internal, lahir keputusan organisasi bahwa pelaksanaan kegiatan IPNU tanpa keterkaitan dengan IPPNU begitu juga sebaliknya, dan pelaksanaan kegiatan harus diteruskan pada struktur hingga ke bawah. Selain itu, IPNU juga merespon realitas eksternal dengan merekomendasikan kepada pemerintah untuk membubarkan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB).

Selanjutnya, Kongres XII di Garut Jabar pada 10 – 14 juli 1996. Periode pimpinan pusat dari 5 tahun menjadi 4 tahun. Usia maksimum diubah dari 32 menjadi 35 tahun.

3. Fase Kembali ke Khittah 1954

Fase Kembali ke Khittah 1954 merupakan peralihan kembali akronim “putera” ke “pelajar” dalam singkatan IPNU. Perubahan ini bukan sekedar perubahan kata semata, melainkan berimplikasi terhadap visi, misi, orientasi perjuangan, program dan target group IPNU ke depan. Keputusan ini hadir karena adanya kesadaran bersama untuk mengembalikan IPNU 50 pada garis kelahirannya, yaitu kembali ke basis pelajar. Inilah khittah IPNU yang sesungguhnya.

Kesadaran akan pentingnya penguatan basis pelajar dan santri sebagai lahan garapan IPNU, mulai tumbuh semenjak deklarasi Makassar, yang merupakan keputusan monumental hasil Kongres XIII di makasar pada 22 – 26 maret 2000. Kongres yang juga dihadiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) ini, menjadi spirit tersnediri untuk melakukan gebrakan dengan mendirikan komisariat IPNU di sekolah, pesantren dan perguruan tinggi.

Tepatnya pada Kongres XIV di asrama Haji Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur, pada 14 – 24 juni 2003, dihasilkan sejarah maha penting, yaitu mengembalikan IPNU ke khittahnya yaitu kembali ke pelajar. Sehingga nomenklatur “Ikatan Putera Nahdlatul Ulama” berubah kembali menjadi “Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama”.

Keputusan tersebut dianggap menjadi pilihan yang terbaik di tengah perubahan dan kompleksitas tantangan yang dihadapi Nahdlatul Ulama. Sebab pelajar adalah segmen penting yang harus dibina dan diapresiasi, karena komponen inilah yang sejatinya menjadi aset masa depan. Pelajar NU sebagai kekuatan masa depan pada waktu-waktu lalu kurang mendapat perhatian yang optimal oleh Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu saat ini IPNU dibutuhkan sebagai organisasi yang secara intensif menjadi wadah pemberdayaan pelajar NU.

Landasan kesejarahan di atas menjadi titik pijak yang sangat penting bagi IPNU untuk melakukan kerja-kerja struktural dan kulturalnya. Semakin banyak tantangan yang dihadapi mestinya semakin matang bangunan paradigma organisasinya. Berdasarkan landskap historis di atas dan kebutuhan penguatan ideologi dan paradigma gerakan IPNU, maka dirasa mendesak adanya suatu rumusan Prinsip Perjuangan IPNU yang menjadi pijakan paradigmatik IPNU.

Menu