Desak Pencabutan FDS, Pelajar di Kabupaten Rembang Gelar Aksi Damai

Rembang – Ribuan pelajar dan warga Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang menggelar Aksi Damai tolak penerapan lima hari sekolah (LHS) atau Full Day School (FDS) yang tertera dalam peraturan Permendikbud No 23 tahun 2017 tentang kebijakan lima hari sekolah. Kebijakan yang ditetapkan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan itu dinilai menimbulkan keributan dalam sistem pendidikan sekarang ini.

Ketua Pengurus Cabang (PC) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) Kabupaten Rembang, Ahmad Faiq Bariq Maulana mengatakan bahwa kebijkan sekolah lima hari kerja dianggap memberangus pendidikan madarasah dan pondok pesantren. Kebijakan tersebut juga mengedepankan kepentingan sepihak dan mengesampingkan pemebelajaran moral keagamaan.

“Madarasah dan Pondok Pesantren terancam tutup akibat FDS ini, selain itu anak-anak tidak lagi berfikir pelajaran agama karena leleh seharian belajar. Seharusnya sudah menjadi tradisi NU kalau sore hari waktu untuk belajar agama,”ungkapnya.

Rabu, (30/8) dalam Aksi penolakan sekolah lima hari tersebut, peserta berjalan dan mengumandangkan  lagu syubbanul wathon serta sholawat badar yang dimulai dari Gedung Nahdlatul Ulama Kabupaten Rembang di jalan Pemuda Rembang bersama-sama ke utara menyusuri jalan Kartini kemudian berjalan ke arah timur menuju halaman Masjid Agung Rembang guna melakukan Istighosah bersama.

Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Rembang KH Ahmad Sunarto mengatakan, bahwa PCNU Kabupaten Rembang menolak dengan tegas kebijakan Permendikbud No 23 tahun 2017 tentang sekolah lima hari. Selain itu Bupati Rembang Abdul Hafid juga menolak akan kebijakan yang ditetapkan mentri pendidikan dan kebudayaan tersebut.

Menurutnya, pemberlakuan kebijakan itu banyak mengandung mudaratnya dari pada mashlahatnya, dari sisi kultural kebijakan lima hari sekolah mengancam pendidikan karakter yang selama ini diajarkan di madarasah diniyah. Selain itu kebijakan ini dilakukan sewenang- wenang dengan memaksakan kehendak menerapkan sekolah lima hari kerja.

Dalam Aksi itu, para pelajar dan warga nahdliyin bersama Bupati Kabupaten Rembang mendesak kepada mentri pendidikan dan kebudayaan bahkan Presiden Republik Indonesia untuk segera mencabut Permendikbud Nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah tersebut.

Aksi ini dilanjut dengan penandatanganan bersama atas penolakan kebijakan itu oleh semua komponen warga Nahdlatul Ulama melipti Ansor, Muslimat, Fatayat,IPNU IPPNU, LP Maarif, PMII, Pagar Nusa, Banser, serta warga nahdliyin se Kabupaten Rembang.

Turut hadir pada kesempatan itu, Bupati Kabupaten Rembang Abdul Hafidz beserta wakilnya Bayu Andrianto, Ketua DPRD Rembang Majid Kamil, Ketua PCNU Kabupaten Rembang KH Ahmad Sunarto, Ketua PCNU Lasem,dan Ketua PC IPNU IPPNU Kabupaten Rembang.(ONJI)

Terkait
Terbaru

More Similar Posts

You must be logged in to post a comment.
Menu